Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan memastikan, kemampuan membayar utang pemerintah hingga saat ini memadai, bahkan meski stok utang pada 2025 bertambah menjadi sebesar 40,14% dari produk domestik bruto (PDB).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, ini karena besaran stok utang atau rasio utang terhadap PDB itu masih dalam kisaran yang proporsional. Kisaran proporsional itu kata dia ialah 38%-40%.

“Insya Allah lah kalau itu kita enggak isu, enggak bisa bayar enggak lah,” kata Suminto saat ditemui di kawasan Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Stok utang yang naik dari kisaran 38% menjadi di atas 40% itu juga sebetulnya masih jauh di bawah batas aman rasio utang terhadap PDB berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60%.

Selain itu, Suminto melanjutkan, rasio utang pemerintah terhadap PDB itu besarannya juga masih jauh di bawah rasio utang negara-negara lain. Termasuk negara-negara yang kapasitas ekonominya setara dengan Indonesia.

Ia menyebutkan, misalnya Argentina rasio utang terhadap PDB nya telah mencapai level 85%, lalu Brazil 72,87%, Mexico 49,4%, South Africa 72,2%, Jepang 264%, Amerika Serikat 129%, Inggris 97,6%, Malaysia sebesar 60,4%, Thailand 60,96%, dan Filipina 60,9%.

“Kalau angka-angka sekitar itu kan insya Allah masih angka yang acceptable lah, di sekitar 38%, 39%, 40%, itu angka yang kalau dibanding banyak negara masih terbilang relatif,” tuturnya.

Suminto juga menilai, rasio utang tahun depan itu juga realistis, karena dalam trennya pernah dilakukan pemerintah, seperti saat masa Pandemi Covid-19 pada 2021. Ia mengatakan, rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP pada 2018 : 29,8%, 2019 : 30,2%, 2020 : 39,4%, 2021 : 40,7%, 2022 : 39,6%, 2023 ; 39,0%, dan per Maret 2024 : 38,8%.

Sebagai informasi, naiknya rancangan stok utang atau rasio utang itu tertuang dalam rencana kerja 2025. Pada tahun pertama, Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden RI, stok utang dirancang hingga 40,14% dari PDB sebagaimana tertuang dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Rancangan stok utang sebagai bagian sasaran fiskal 2025 itu ditetapkan sebesar 39,77%-40,14%. Naik dari perkiraan 2024 sebesar 38,26% dan hampir setara dengan periode Pandemi Covid-19 pada 2021 sebesar 40,73%.

Target stok utang pada 2025 ini sebetulnya melonjak juga dari realisasi pada 2023 yang termuat dalam RKP 2025 sebesar 38,98%, dan pada 2022 masih di level 39,70% dari PDB. Pada 2020 juga masih di kisaran 39,39% dari PDB.

Dalam dokumen RKP 2025, disebutkan bahwa stok utang pemerintah akan terus dijaga di bawah batas utang maksimum sebesar 60% dari PDB. Dalam penjelasan di dokumen BKF berjudul Dinamika Utang Pemerintah Indonesia, rasio stok utang terhadap PDB merupakan bagian dari variabel rasio utang.

Dengan melebarnya target stok utang itu, defisit APBN dalam RKP 2025 juga ditargetkan melebar ke posisi 2,45%-2,8% PDB dari proyeksi realisasi defisit APBN pada 2024 sebesar 2,29%. Dan jauh lebih bengkak dari capaian defisit pada 2023 sebesar 1,66% PDB. Tapi, masih lebih baik dari defisit saat masa pandemi 2020 sebesar 6,14%.

Pelebaran defisit ini berdasarkan keterangan dalam RKP 2025 ditujukan untuk mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang cukup besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kebijakan tersebut, upaya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan pada upaya penyediaan pembiayaan yang prudent dan kredibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan, baik melalui pembiayaan utang dan non-utang.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya


Penyebab Dolar Tembus Rp15.800: AS Hingga Sengketa Pemilu di MK


(arm/mij)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *