Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengakhiri program restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 per 31 Maret. Sebagaimana diketahui, program ini diluncurkan OJK sebagai bantuan di tengah krisis akibat pandemi. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa otoritas telah melakukan analisa, survei, serta diskusi dengan industri perbankan. “Kami menyimpulkan sebenarnya industri perbankan siap menghadapi kebijakan stimulus tersebut berakhir,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Selasa (2/4/2024).

OJK pun memperkirakan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) akan tetap terjaga, meskipun program restrukturisasi telah berakhir. Hal ini didukung pula dengan likuiditas yang memadai dan juga permodalan yang kuat. 

Hal terpenting, kata Dian, adalah konsistensi pencabutan status pandemi Covid-19, sehingga kegiatan usaha dapat kembali bergerak. Selain itu, Indonesia juga tercatat sebagai negara di dunia yang masih belum menghapuskan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19.

Otoritas mencatat selama implementasi program, banyak debitur, terutama UMKM, yang memanfaatkan hal tersebut untuk melewati periode pandemi yang terbilang kritis. 

Dalam catatan OJK, program tersebut berakhir dengan soft landing. Outstanding kredit yang direstrukturisasi telah menurun signifikan. Per Februari kredit restrukturisasai Covid-19 senilai Rp 242,8 triliun, turun dibandingkan posisi Februari 2023, yakni Rp 427,7 triliun dengan jumlah debitur 977.000.

Pada puncak COvid-19, jumlah kredit restrukturisasi mencapai hampir Rp 900 triliun dan jumlah debitur sekitar 8 juta. “Dan pencabutan status perekonomian Indonesia di hampir seluruh sektor kembali pulih,” katanya.

[Gambas:Video CNBC]


Artikel Selanjutnya


Potret Aktifitas Kontak 157 OJK saat Layani Pengaduan


(mkh/mkh)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *